Menjadi Pancasilais ditengah Isu SARA*

Ilustrasi gambar, http://liputanislam.com
Presiden Jokowi melalui Keppres No. 24 Tahun 2016 menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila. Berdasarkan Keppres itu pula, kita bangsa Indonesia memperingati hari kelahiran Pancasila setiap tahun. Pada 1 Juni 2017 lalu, untuk pertama kalinya perayaan Hari Lahir Pancasila dilaksanakan. Usai perayaan itu Presiden Jokowi juga melantik Unit Kerja Presiden (UKP) Pembinaan Ideologi Pancasila.

Era Presiden Jokowi saat ini Pancasila memang tengah didengungkan kembali. Beberapa tahun kebelakang Pancasila seolah-olah hilang dari tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Padahal Pancasila seharusnya tetap menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menelisik kembali fakta sejarah mengenai lahirnya Pancasila, pertama kali didengungkan oleh Soekarno pada sidang BPUPKI, dan dilanjutkan membentuk Panitia Sembilan yang bertujuan untuk menganalisa usulan-usulan yang telah disampaikan oleh beberapa tokoh mengenai dasar negara Indonesia merdeka. Panitia Sembilan akhirnya menyusun dasar negara Pancasila yang salah satunya berbunyi “menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.

Sontak bunyi tersebut langsung mendapat tanggapan dari masyarakat Indonesia Timur. Bahwa jika bunyi itu ditetapkan maka orang-orang Indonesia Timur yang sebagian besar beragama Kristen tidak termasuk bagian dari Indonesia. Akhirnya, sila itu diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa agar dapat merangkul seluruh umat beragama.
Begitu panjangnya perjalanan dasar negara kita Pancasila sebagai pedoman dalam berbangsa dan bernegara. Hal itu juga menandakan bahwa Pancasila lahir sebagai ideologi untuk menyatukan seluruh lapisan masyarakat. Mengingat Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, adat, istiadat yang menandakan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang besar.

Namun kali ini Pancasila yang lahir atas prakarsa founding father itu tengah mengalami cobaan. Terbukti dengan banyaknya isu penyebab konflik yang lahir di tanah air.

Sebagai contoh konflik patung Dewa Kongco Kwan Sing Tee Koen di Klenteng Kwan Sing Bio Tuban, Jawa Timur yang baru-baru ini terjadi. Kehadiran patung umat Konghucu tersebut menjadi polemik yang begitu besar. Masyarakat sampai turun kejalan melaksanakan aksi demonstrasi. Diwartakan oleh Kompas, satu diantaranya masa gabungan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) Surabaya. Mereka melakukan aksinya di gedung DPRD Jawa Timur pada Senin, (7/8/2017) menuntut agar keberadaan patung dewa perang itu segera dirobohkan. Selain itu, dikutip dari detik.com massa dari berbagai elemen Jawa Timur yang tergabung dalam Boemi Poetra Menggugat juga menolak berdirinya patung Kwan Sing Tee Koen. Mereka menilai patung tersebut tidak pantas bercokol di bumi nusantara.

Akibat dari polemik yang timbul di masyarakat, pihak kelenteng memilih untuk menutup patung tersebut dengan kain putih. Pihak Kelenteng berharap dengan ditutupnya patung tersebut dapat meredam emosi masyarakat. Meskipun begitu, upaya dari pihak Kelenteng ternyata tidak dihiraukan oleh para penentang keberadaan patung. Mereka terus menyuarakan agar patung tersebut harus dirobohkan.

Polemik patung yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia khususnya yang beragama Konghucu ini jelas merupakan polemik agama. Sangat sering terjadi hampir setiap masyarakaat yang menolak merupakan unsur mereka yang beragama lain. Konflik agama semacam ini tidak sekali atau dua kali terjadi di Indonesia.

Selain kasus patung tersebut masih banyak kasus-kasus lain yang berbau SARA. Termasuk kasus pembakaran gereja di Papua baru-baru ini. Deretan kasus yang menjadi polemik di masyarakat dan tentu menjadi PR untuk kita semua untuk dapat menjaga kesatuan negara dengan dasar negara Pancasila. Namun jika konflik terus terjadi di muka bumi nusantara maka wajib ditanyakan apan\kah Pancasila sudah tertanam dalam diri manusia Indonesia. Maka dari itusetiap orang yang merasa menjadi bagian daribangsa Indonesia harus bisa menanamkan nilai-nilai Pancasila itu kedalam dirinya. Setiap orang harus bisa menjaga semangat Pancasila dan menjadi Pancasilais di tengah isu-isu konflik di tanah air.

*Tulisan ini pernah di posting dalam situs komunitas nama pena tanggal 8 Oktober 2017

SUI SUADNYANA
Pimpinan Umum LPM Khlorofil 2016/2017.
Founder Komunitas Penulis Nama Pena

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *